hambatan pemungutan pajak. Pelaksanaan. hambatan pemungutan pajak

 
 Pelaksanaanhambatan pemungutan pajak Tidajoh dalam “Perencanaan Pajak untuk Usaha, Menengah, kecil, dan Mikro” menyebutkan beberapa tax planning yang dapat dilakukan oleh UMKM, sebagai berikut: Tarif

2. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat c. optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Official Assessment System. Pendahuluan. Setiap tahunnya yang terealisasi sudah meningkat. Perlawanan aktif Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk. 2 Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assesment system, yaitu sistem yang memberikan. Itu. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan serta dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Penghimpunan Data dan Subjek Pajak; Proses pendataan penghimpunan data dan subjek pajak ini dilakukan oleh instansi yang berwenang mengelola perpajakan PBB-P2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) sistem pemungutan pajak daerah di kota Surakarta mengunakan Self Assesment System dan menggunakan Office. 5: Sistem Self Assessment. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak,. 1. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun. Syarat Yuridis Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Pemungutan Pajak •Official assessment system •Self assessment system •With holding system Sistem Pemungutan Pajak . 2. Pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 2. Sejak Menteri Keuangan mengeluarkan Anggaran Dasar, PMK 210 2018 yang mengatur tentang pemrosesan pajak transaksi komersial melalui sistem elektronik, tiba-tiba memberikan dorongan bagi dunia usaha Indonesia. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (R. 1 Pengertian Pajak Menurut Undang-undang pajak Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada NegaraHambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : 1. 1. berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungna hukum antara pemerintah dan wajib pajak. hambatan lainnya. Hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Self Assessment System. Perkembangan intelektual dan. Menurut Awig Burhani, belum terdatanya pelaku usaha online menjadi faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce, sehingga pemungutan pajak dari sektor ini menjadi tidak optimal. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Hambatan Pemungutan Pajak, lebih jelasnya akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut: 1. “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado”. Yustinus menjelaskan bahwa pemerintah memperhatikan dua hal utama dalam poin ini, yakni di mana akan dipajaki dan apa yang hendak dipajaki. daluarsa 4. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat. Bapak Ade Gunawan, SE. pemungutan pajak dan analisis Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Peneliti juga melakukan analisis dengan metode kualitatif untuk menganalisis faktor penghambat terkait penerapan pemotongan dan pemungutan pajak. Sedangkan Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Kurniawan, 2015 : 8). Ketiga yakni asas pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan. · Struktur ekonomi : Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai. Oleh karena, materi modul 1 menjadi dasar materi-materi selanjutnya yang lebih terfokus pada konsep, metodekesenjangan dalam penerapan sistem pemungutan pajak self-assessment pada pajak . Menurut penelitian Ulfah Fauziah dan Bernard E. Tarif Pajak. Pajak ini dibayar secara berkala sesuai surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor. Tantangan e-commerce selanjutnya adalah pemotongan dan pemungutan pajak, contohnya saja PPh 21 (pajak penghasilan karyawan) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan adanya sosialisasi tentang pajak restoran diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak dapat mengerti apa itu pajak restoran, fungsi pajak restoran, dan yang paling terpenting adalah para wajib pajak di. 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah, dimana pemungutan Pajak MBLB adalah kewenangan kabupaten/kota. Perlawanan Pasif. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pa sif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain: a. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah. Sejak Menteri Keuangan mengeluarkan Anggaran Dasar, PMK 210 2018 yang mengatur tentang pemrosesan pajak transaksi komersial melalui sistem elektronik, tiba-tiba memberikan dorongan bagi dunia usaha Indonesia. 2 Hambatan Pemungutan Pajak Sebagian besar masyarakat menganggap pembayaran pajak sebagai beban sehingga masyarakat cenderung menghindar dari pajak. 2. 12 Jurnal Kebijakan Pemerintahan Vol. Tax planning bagi UMKM. Contoh : a. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Perkembangan Intelektual dan moral masyarakat b. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1. Hambatan Pemungutan Pajak. MENU . Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. 1. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Jurnal EMBA. loading. Menurut sebuah penelitian, Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan. Sesuai latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Kelima aspek tersebut menjadi hambatan nyata bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar Wajib Pajak itu. PAJAK DAN KEDUDUKANNYA DI DALAM MATA HUKUM. , M. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat. Tujuan BPHTB adalah: “Perlunya diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan. Meskipun dari pemerintah daerah sudah mengupayakan usaha Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menerjunkan langsung petugas pemungut pajak ke lapangan, namun nyatanya usaha tersebut kurang. Perlawanan Pasif: masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, karena: 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. berbagai sistem pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. id 4 Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan pajak hiburan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Lebih tegas dalam pemungutannya seperti pemblokiran rekening penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak berlebih. Sistem ini dapat dijelaskan seperti dibawah ini. Oleh karena itu,. 28 May 2021; Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Disini asas-asas pemungutan pajak ada 4 yaitu: Equility adalah pengenaan pajak harus seimbang. Fadhly Pandapotan Nasution Universitas Sriwijaya Fadhlynasution4599@gmail. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak. 1. . Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON. PAJAK reklame merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi. c. Sistem kontrak tidak terlaksana dengan baik. 1. 16 terhadap pajak. Hasil dari survey kepada responden ditemukan bahwa sebagian besar para pengusaha atau staf keuangan perusahaan tidak mengsetahui secara dengan pasti peraturan daerah No. 268,5 triliun. Pedagang khawatir warung-warung yang dulu ramai kini terbengkalai akibat kenaikan harga akibat. Memperoleh pengetahuan, pengalaman kerja dan mening katkan ketrampilan serta kemampuan. Faktor-faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Lombok Timur 3. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri (R. Teori-Teori Pemungutan Pajak. Khususnya di Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Perwako Nomor 27 Tahun 2016, sistem pemungutan pajak BPHTB berbeda dimana sistem pemungutan BPHTB tidak koheren dalam pelaksanaan tugas pokok dan ditentukan oleh para pihak. atau bangunan, Bagaimanakah peranan PPAT/Notaris dalam pemungutan BPHTB, dan Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Perlawanan pasif, masyarakat tidak bersedia (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: 1. Beberapa hambatan dalam. 5 Hambatan Pemungutan Pajak. Pemungutan pajak harus adil Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. c) Sistem kontrol tidak dapat. AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Kurangnya omsetPenghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Fokus penelitian yang ditetapkan peneliti yakni : 1. Persyaratan perpajakan tersebut merupakan prinsip dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan perpajakan khususnya di Indonesia. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Kegiatan Belajar 1, membahas tentang hukum dan hukum acara; b. Tantangan Serius untuk DJP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2015-2019 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Magelang,serta mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Perlawanan Pasif Terhadap Pajak . Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo membeberkan beberapa strategi yang akan diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun 2021. adanya berbagai kendalan atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak Hotel dan Restoran. Secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu ada tiga cara yaitu: a) Official Assessment System , b) Self Assessment System . 1. INSTRUMEN NASIONAL HAM. Rio Christiawan. Melalui implementasi Undang-Undang No. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Realisasi pajak hiburan di Kota Pontianak masih belum optimal khususnya pada tahun 2020 belum mencapai target bahkan dikatakan sangat jauh mencapai target. 2013. (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: a. misalnya: krna mkn di resto dikenakan pajak, mk qt tdk mkn disitu. 11 January 2011 at 3:09 pm. Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan erat dengan: a. Proses yang rumit sering kali menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak. Hambatan Pemungutan Pajak; Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: a. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Adil. Hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam melaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha, sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanya law inforcement yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalam menghitung. d . 2. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk dan teknik. Hambatan Pemungutan Pajak, lebih jelasnya akan dibahas di bawah ini yaitu sebagai berikut: 1. Meski telah dibuatnya peraturan tersebut, pemerintah masih sering menghadapi hambatan dalam pemungutan pajak. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Perkembangan. Perlawanan Pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan Serta faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pegawai pajak yang membantu Wajib Pajak/Subjek Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya). Hambatan Pemungutan Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif. I. HANDOUT 4. 7 Hambatan Pemungutan Pajak Hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, antara lain : 1. Pemungutan pajak yang efektif itu sendiri harus didukung dengan adanya pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami. jenis pajak, 8. Hambatan dalam Pemungutan Pajak di Indonesia M. Wijoyanti (2010: 17) menyatakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: a. Dengan demikian, walaupun perizinan usaha pertambangan MBLB diterbitkan oleh provinsi, pemungutan pajaknya tetap kewenangan kabupaten/kota. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SIDOARJO SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi Oleh : Yulia Mailindah 201310170311287 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANGSimak jenis pajak berdasarkan pemungutan. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK. 1 Pajak 2. STELSEL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK, KENDALA DAN BENTUK PERLAWANAN PAJAK, SERTA PENGGOLONGAN PAJAK MAKALAH OLEH RENI NOVITA SARI C1C022101 PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EOKNOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI 2022 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Pengantar Perpajakan dengan. Selamat Datang pada Perkuliahan Perpajakan 1 Identitas Mata Kuliah Perpajakan 1 (ACH2C3) merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada semester 3 (tiga). Syarat Pemungutan Pajak Menurut (Putra, 2017) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. tata cara pemungutan pajak, dan 9. 28 May 2021 Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Fadhly Pandapotan Nasution Universitas Sriwijaya Fadhlynasution4599@gmail. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu. Sebagai konsekuensi dari timbulnya utang pajak ini, atas wajib. Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019) Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. melalui proses pemeriksaan pajak, dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) dan STP. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang (UU) maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. · Struktur ekonomi : Struktur ekonomi suatu Negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hambatan dari Wajib Pajak dalam bentuk kurangnya informasi. 1. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi : 1. 2. Dalam Pelaksanaannya Pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Labuhan Batu didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Universitas Hasanuddin Makasar. Santoso Brotodiharjo 1986:13). Perlawanan Pasif Sebagaimana mestinya masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat disebabkan antara lain sebagai berikut. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat; b. 5. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Pedagang online masih merasa kesulitan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada setiap transaksi, lantaran belum tersentralisasinya fitur-fitur administrasi perpajakan. HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BREBES Yuniarti Herwinarni Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal E-mail :. (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah di Kota Makassar dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Makassar. Ibu Zulia Hanum, S. 1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: (1). 1. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak. 2. ) Perlawanan Aktif Perlawanan aktif secara rill terlihat pada semua upaya dan perbuatan yang secara langsung ditunjuk kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak. Bea Balik Nama ini dikenakan terhadap setiap ikatan berpindahnya hak atas kepunyaan tetap yang ada diwilayah Indonesia, termasuk transisi harta peninggalan orang yang pernah tinggal di Indonesia (Markus,. Adalah prinsip pelimpahan tanggung jawab pemungutan pajak kepada sekelompok masyarakat. Mardiasmo (2019:12) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) Perlawanan pasif yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.